Opini|CRNN—Dua peristiwa memilukan terjadi dalam satu pekan terakhir dan kembali membuka luka lama tentang wajah kemiskinan ekstrem di Indonesia. Dua anak dari keluarga tidak mampu meninggal dunia dalam kondisi yang berbeda, namun berakar pada persoalan yang sama: ketiadaan perlindungan negara di level paling dasar—pangan dan pendidikan.
Peristiwa pertama menimpa seorang anak yang diduga mengakhiri hidupnya sendiri karena tidak sanggup melihat ibunya kesulitan ekonomi. Ia disebut meminta uang Rp10 ribu untuk membeli buku dan alat tulis sekolah. Permintaan sederhana itu tak dapat dipenuhi karena kondisi keluarga yang serba kekurangan. Dalam keputusasaan, anak tersebut memilih gantung diri dengan seutas tali.
Peristiwa kedua menimpa anak lain yang meminta nasi kepada ibunya. Sang ibu mengaku tidak memiliki makanan dan memintanya pergi berjualan tisu agar mereka bisa membeli makan. Anak itu pun turun ke jalan, bukan untuk mengemis atau mencuri, melainkan bekerja. Namun nahas, ia meninggal dunia setelah terlindas truk kontainer saat berjuang demi sebungkus nasi.
Dua anak. Dua kematian. Keduanya dalam kondisi papa.
Tragedi ini memantik kemarahan dan keprihatinan publik, terlebih ketika dikaitkan dengan kebijakan negara yang menggelontorkan dana sangat besar untuk Badan Gizi Nasional (BGN). Lembaga yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat itu justru dipertanyakan efektivitas dan dampak nyatanya di lapangan.
Di saat anggaran BGN mencapai angka fantastis, fakta di lapangan menunjukkan masih ada anak yang meninggal karena lapar dan tidak mampu membeli kebutuhan sekolah dasar. Kondisi ini dinilai tidak sepadan dan mencerminkan kegagalan kebijakan dalam menjangkau kelompok paling rentan.
“Jika anggaran sebesar itu tidak mampu mencegah anak kelaparan dan putus asa, lalu di mana negara hadir?” demikian kritik yang mengemuka di tengah masyarakat.
Sejumlah kalangan mulai mempertanyakan urgensi keberadaan BGN. Mereka menilai, alih-alih membentuk lembaga baru dengan struktur dan anggaran besar, negara seharusnya memperkuat mekanisme bantuan langsung, memastikan dapur keluarga miskin tetap mengepul, serta menjamin tidak ada anak yang harus bekerja di jalan atau mengakhiri hidup karena kemiskinan.
Bahkan, muncul wacana kritis di ruang publik: apakah BGN masih relevan, atau justru lebih baik dibubarkan jika hanya menjadi simbol kebijakan tanpa dampak nyata bagi rakyat miskin?
Tragedi dua anak ini menjadi alarm keras bahwa persoalan gizi dan kemiskinan tidak bisa diselesaikan dengan anggaran besar semata, tanpa pengawasan ketat, distribusi tepat sasaran, dan keberpihakan nyata kepada rakyat kecil.
Publik kini menunggu keberanian pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Sebab, bagi keluarga miskin, kebijakan tidak diukur dari tebalnya dokumen anggaran, melainkan dari satu hal sederhana: apakah hari ini anak mereka bisa makan dan bersekolah dengan layak.
(DS)
