BEIJING |CRNN–Pemerintah China secara resmi mentransformasi Pulau Hainan menjadi kawasan pabean khusus dengan nilai mencapai US$113 miliar atau setara Rp1.760 triliun. Kebijakan ini menjadi eksperimen perdagangan bebas terbesar yang pernah dilakukan Negeri Tirai Bambu melalui proyek ambisius bertajuk Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan (Hainan Free Trade Port/FTP).
Hainan FTP diluncurkan pada 18 Desember 2024 dengan skema pemisahan operasional bea cukai dari wilayah daratan utama China. Melalui pemangkasan tarif dan pelonggaran regulasi, proyek ini bertujuan menarik investasi asing sekaligus memposisikan Hainan sebagai pusat perdagangan bebas baru yang berpotensi menjadi alternatif Hong Kong di tengah tantangan ekonomi global.
Dalam kebijakan terbaru tersebut, jumlah barang yang memenuhi syarat masuk tanpa tarif meningkat signifikan, dari sebelumnya hanya 21 persen menjadi 74 persen. Selain itu, kategori barang bebas bea diperluas lebih dari tiga kali lipat hingga mencakup lebih dari 6.600 jenis produk.
Di bawah kerangka kebijakan baru ini, barang yang diproses di Hainan dapat masuk ke wilayah China daratan tanpa dikenakan tarif, dengan syarat nilai tambah lokalnya melebihi 30 persen. Pemerintah China juga membuka akses yang lebih luas bagi entitas asing ke sejumlah sektor jasa yang selama ini dibatasi, serta menyederhanakan prosedur investasi lintas batas.
Proyek Hainan FTP diharapkan mampu mempercepat integrasi rantai pasok global dan memperkuat hubungan ekonomi China dengan negara-negara Asia Tenggara, mengingat posisi geografis Pulau Hainan yang strategis di jalur selatan kawasan tersebut.
“Pelabuhan ini dapat menjadi gerbang vital yang memimpin era baru keterbukaan China kepada dunia,” ujar Wakil Perdana Menteri China He Lifeng.
Peluncuran kawasan perdagangan bebas ini langsung disambut positif oleh pasar. Saham-saham di bursa China dan Hong Kong tercatat menguat pada awal pekan, seiring meningkatnya optimisme terhadap masuknya modal baru. Para analis menilai Hainan berfungsi sebagai “medan pengujian berisiko rendah” bagi transisi China menuju tingkat keterbukaan ekonomi yang lebih tinggi.
Ekonom senior Economist Intelligence Unit, Xu Tianchen, menilai model Hainan menawarkan liberalisasi ekonomi yang terkelola dengan baik.
“Model Hainan pada dasarnya menawarkan liberalisasi terkontrol yang sangat efektif untuk mengintegrasikan kembali rantai pasok. Namun, kawasan ini belum memiliki sistem hukum dan tingkat keterbukaan finansial seperti yang dimiliki Hong Kong,” kata Xu Tianchen kepada Reuters, akhir tahun lalu.
