JAKARTA|CRNN—Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia menegaskan bahwa implementasi penuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan berlangsung secara bertahap hingga tahun 2027. Penegasan ini sekaligus meluruskan anggapan bahwa aturan tersebut baru akan diberlakukan di masa mendatang.
Dalam berbagai publikasi resminya, Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa UU HKPD sebenarnya telah berlaku sejak diundangkan pada tahun 2022. Namun, pemerintah memberikan masa transisi selama lima tahun bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian, terutama dalam pengelolaan keuangan dan struktur belanja daerah.
Salah satu poin krusial dalam beleid tersebut adalah pembatasan belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan ini wajib dipenuhi seluruh pemerintah daerah paling lambat pada 2027.
“Pemerintah daerah diberikan waktu hingga lima tahun untuk menyesuaikan struktur anggaran sesuai amanat undang-undang,” demikian penjelasan yang dikutip dari publikasi resmi Kementerian Keuangan.
Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong kemandirian fiskal daerah serta meningkatkan kualitas belanja publik agar lebih produktif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Namun, di sisi lain, sejumlah pemerintah daerah mulai mengkhawatirkan dampak penyesuaian tersebut terhadap keberlangsungan tenaga kerja, khususnya pegawai berstatus kontrak.
Kelompok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dinilai menjadi pihak paling rentan terdampak. Dengan status non-permanen, PPPK berpotensi menghadapi risiko tidak diperpanjang kontraknya apabila daerah harus melakukan efisiensi belanja pegawai guna memenuhi batasan yang ditetapkan.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan potensi meningkatnya angka pengangguran di daerah jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat. Sejumlah pengamat menilai, tanpa strategi mitigasi yang matang, implementasi penuh UU HKPD dapat memicu tekanan sosial dan ekonomi di tingkat lokal.
Meski demikian, pemerintah pusat tetap mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan masa transisi yang tersedia dengan optimal. Penataan belanja, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta perencanaan sumber daya manusia yang adaptif menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus keberlangsungan tenaga kerja.
Dengan tenggat waktu yang semakin dekat, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci agar tujuan reformasi fiskal melalui UU HKPD dapat tercapai tanpa menimbulkan gejolak baru, khususnya di sektor ketenagakerjaan.
