BANDA ACEH , CRNN— Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, resmi membentuk Aceh Corporate University (Aceh Corpu) sebagai sistem pembelajaran terintegrasi untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kebijakan strategis ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 800.1.4/212/2026, sebagai langkah konkret menuju birokrasi Aceh yang profesional dan berkelas dunia.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh, Marthunis, Kamis (26/3/2026), menyatakan bahwa pembentukan Aceh Corpu merupakan upaya nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas ASN secara berkelanjutan.
“Ini adalah langkah besar Pemerintah Aceh untuk memastikan ASN memiliki kompetensi yang relevan, profesional, dan berintegritas dalam mendukung percepatan pembangunan daerah,” ujar Marthunis.
Menurutnya, Aceh Corpu dirancang untuk menciptakan ASN berkinerja tinggi guna mencapai target pembangunan sebagaimana tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2025–2029.
Berbeda dari sistem pelatihan konvensional, Aceh Corpu mengusung pendekatan pembelajaran terintegrasi yang mencakup pembelajaran formal, pembelajaran sosial seperti coaching dan mentoring, serta pembelajaran berbasis pengalaman seperti magang dan kerja tim.
“Setiap SKPA nantinya menjadi pusat pembelajaran. Jadi, pengembangan kompetensi tidak lagi parsial, tetapi terintegrasi dan berdampak langsung pada kinerja organisasi,” jelasnya.
Dalam implementasinya, Aceh Corpu mengacu pada pedoman dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 306 Tahun 2024.
Secara kelembagaan, Gubernur Aceh bertindak sebagai Ketua Dewan Pengarah Pembelajaran, dengan dukungan Wali Nanggroe sebagai penasihat serta unsur pimpinan daerah lainnya sebagai anggota.
Sementara itu, secara operasional, Kepala BPSDM Aceh ditunjuk sebagai Chief Learning Officer yang bertanggung jawab mengoordinasikan pengembangan kompetensi ASN di seluruh SKPA.
Struktur ini juga melibatkan peran Koordinator Kelompok Keahlian (Chief Group Skill) di berbagai bidang strategis, guna memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Marthunis menegaskan, konsep ini dirancang untuk menghapus sekat antarinstansi dan mendorong pendekatan Whole of Government.
“Isu-isu strategis seperti kemiskinan, stunting, digitalisasi, dan investasi harus ditangani secara terpadu, bukan sektoral,” tegasnya.
Melalui tujuh elemen inti, termasuk penguatan manajemen pengetahuan dan pemanfaatan Learning Management System (LMS), Aceh Corpu diharapkan mampu menjamin pengembangan ASN yang berkelanjutan, adaptif, dan berdampak nyata.
“Harapannya, seluruh kebijakan pembangunan tidak hanya berhenti di dokumen, tetapi benar-benar terimplementasi di lapangan melalui ASN yang kompeten,” tutupnya.
