JAKARTA – CRNN—Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperketat pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh kepala daerah. Permintaan ini disampaikan menyusul sejumlah kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hitungan hari terakhir.
Pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Toha. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan dukungannya terhadap langkah tegas KPK dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
“Demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, kami mendukung penuh langkah KPK. Ini menjadi peringatan bagi kepala daerah lainnya bahwa radar pengawasan tidak pernah tidur,” ujar Toha dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 20 Januari 2026.
Toha mengingatkan seluruh kepala daerah agar fokus bekerja untuk kepentingan rakyat dan tidak mencoba mencari celah melakukan praktik korupsi. Ia menyayangkan masih adanya kepala daerah yang berani melanggar hukum, terutama dalam proses rekrutmen jabatan.
“Kami di Komisi II sangat menyayangkan masih adanya kepala daerah yang bermain-main dengan hukum. Jika rekrutmen jabatan dilakukan melalui suap, maka dapat dipastikan kewenangan di bawahnya tidak akan berjalan secara profesional,” katanya.
Sementara itu, KPK mengungkapkan bahwa OTT terhadap Bupati Pati, Sudewo, diduga berkaitan dengan pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan dugaan tindak pidana korupsi tersebut terkait pemberian uang untuk menduduki jabatan di pemerintahan desa.
“Diduga terkait pengisian jabatan, yakni Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), serta Sekretaris Desa,” kata Budi melalui keterangan tertulis, Selasa.
Budi menyampaikan, saat ini Sudewo bersama tim KPK tengah dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Total terdapat delapan orang yang dibawa ke Jakarta menggunakan penerbangan komersial sekitar pukul 08.00 WIB.
Sebelumnya, Sudewo telah menjalani pemeriksaan awal di Polres Kudus, Jawa Tengah, sebagai bagian dari proses awal penanganan perkara.
Selain OTT di Kabupaten Pati, KPK juga melakukan operasi senyap di Kota Madiun, Jawa Timur. Dalam operasi tersebut, sembilan orang dibawa ke Jakarta untuk dimintai keterangan, termasuk Wali Kota Madiun, Maidi.
KPK menduga OTT di Kota Madiun berkaitan dengan praktik suap proyek serta pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR). Melalui forum ekspose atau gelar perkara, penyidik telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.
