BLANGPIDIE, CRNN— Dunia pendidikan di Aceh Barat Daya (Abdya) mendadak memanas. Sebanyak 17 dari 21 kepala SMA, SMK, dan SLB bersama pengawas sekolah secara terbuka melayangkan mosi tidak percaya terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdisdik) wilayah setempat, Irma Suryani.
Pernyataan sikap itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di salah satu warung kopi di Blangpidie, Kamis (9/4/2026), yang sontak menjadi sorotan tajam publik pendidikan.
Kepala SMAN 4 Abdya, Harianto, tanpa tedeng aling-aling mengungkapkan bahwa langkah ini bukan keputusan emosional, melainkan akumulasi kekecewaan yang sudah lama terpendam.
“Situasi kerja sudah tidak sehat. Komunikasi tertutup, suasana tidak kondusif, dan banyak persoalan di lapangan dibiarkan menggantung tanpa solusi,” tegasnya, disambut anggukan para kepala sekolah lainnya.
Tak hanya itu, para kepala sekolah juga menuding adanya intervensi berlebihan dari Kacabdisdik terhadap kewenangan teknis sekolah. Mereka merasa ruang gerak profesional semakin tertekan dan dibatasi.
Lebih jauh, muncul tudingan serius soal pola kepemimpinan yang dinilai memecah belah. Hubungan antar kepala sekolah dan guru disebut-sebut sengaja “diadu domba”, sehingga merusak solidaritas dan harmonisasi kerja di lingkungan pendidikan.
“Ini bukan lagi sekadar miskomunikasi. Sudah ada kesan pembelahan yang sistematis,” ungkap salah satu kepala sekolah dengan nada geram.
Yang paling mencengangkan, para kepala sekolah juga mengaku adanya praktik mencari-cari kesalahan yang diduga dijadikan alat tekanan. Bahkan, mereka menilai langkah tersebut berpotensi menyeret persoalan administratif ke ranah hukum.
“Kami melihat ada tekanan berlebihan. Ini bisa mengarah pada kriminalisasi kebijakan sekolah. Akibatnya, kepala sekolah jadi takut mengambil keputusan,” kata Harianto.
Situasi ini, lanjutnya, berdampak langsung pada merosotnya moral tenaga pendidik. Rasa takut dan ketidakpastian disebut mulai menggerogoti independensi serta wibawa kepemimpinan di sekolah.
Tak hanya itu, proses evaluasi dan pembinaan juga dinilai jauh dari kata objektif dan transparan. Hal ini memunculkan persepsi ketidakadilan yang semakin memperkeruh suasana.
Padahal, sebelum mosi ini dilayangkan, para kepala sekolah mengaku telah berulang kali mencoba menyelesaikan persoalan melalui jalur musyawarah. Namun, upaya tersebut dianggap tidak membuahkan hasil.
“Kami sudah cukup bersabar. Tapi tidak ada perubahan. Mosi ini adalah bentuk tanggung jawab moral kami untuk menyelamatkan dunia pendidikan di Abdya,” tegasnya.
Kini, bola panas konflik pendidikan di Abdya bergulir ke tingkat yang lebih tinggi. Publik menanti, apakah Pemerintah Aceh akan turun tangan meredam krisis ini, atau justru membiarkannya menjadi bom waktu yang mengancam masa depan pendidikan di daerah tersebut.
