Jakarta , CRNN— Langit bisnis penerbangan nasional kembali mendung. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mencatat kerugian besar sepanjang 2025, mencapai Rp5,4 triliun. Angka ini bukan sekadar laporan keuangan—ia menjadi pemantik pertanyaan publik yang lebih dalam: apa yang sebenarnya terjadi di tubuh maskapai kebanggaan nasional itu?
Di balik angka tersebut, sorotan mengarah pada sosok Direktur Utama, Glenny H. Kairupan. Baru memimpin, ia sudah dihadapkan pada tekanan besar—baik dari sisi operasional maupun kepercayaan publik.
Manajemen Garuda menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama kerugian adalah banyaknya pesawat yang tidak dapat beroperasi. Armada yang seharusnya menjadi tulang punggung pendapatan justru lebih banyak terparkir. Dampaknya langsung terasa: penerbangan berkurang, pemasukan menyusut, sementara biaya tetap berjalan.
Namun, penjelasan itu tak sepenuhnya meredakan keraguan. Di ruang publik, muncul pertanyaan yang lebih tajam—apakah ini semata persoalan teknis, atau ada masalah yang lebih dalam pada pengelolaan perusahaan?
Sorotan semakin kuat ketika latar belakang Glenny sebagai purnawirawan TNI ikut disinggung. Kedekatannya dengan Presiden Prabowo Subianto turut menjadi bahan diskusi, bahkan spekulasi. Sebagian pihak mulai mengaitkan kondisi ini dengan isu yang lebih luas: apakah BUMN sedang diarahkan ke pola kepemimpinan berbasis militer?
Perdebatan ini bukan tanpa konteks. Sebelumnya, Perum Bulog juga sempat disorot karena kinerja yang dinilai belum optimal di bawah kepemimpinan dari latar belakang serupa. Meski setiap institusi memiliki tantangan berbeda, pola ini cukup untuk memicu kekhawatiran sebagian kalangan.
Di parlemen, suara kritis mulai terdengar. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendesak evaluasi menyeluruh terhadap manajemen Garuda. Bagi mereka, kerugian sebesar ini tidak bisa dianggap sebagai hal biasa—terlebih ketika menyangkut perusahaan milik negara.
Namun di sisi lain, ada pula pandangan yang mencoba lebih hati-hati. Industri penerbangan memang sedang menghadapi tekanan global: harga bahan bakar tinggi, biaya perawatan melonjak, serta dampak berkepanjangan dari restrukturisasi utang masa lalu. Dalam konteks ini, kerugian Garuda dinilai tidak bisa dilepaskan dari faktor eksternal.
Di titik inilah persoalan menjadi kompleks. Apakah yang dibutuhkan adalah pergantian pemimpin? Ataukah justru pembenahan sistem secara menyeluruh?
Bagi publik, jawabannya mungkin sederhana: Garuda harus kembali sehat. Namun bagi para pengambil kebijakan, jalan menuju ke sana jelas tidak sesederhana itu.
Yang pasti, satu hal kini tak bisa dihindari—kepercayaan publik sedang diuji. Dan bagaimana manajemen Garuda menjawab tantangan ini, akan menentukan arah maskapai tersebut di masa depan.
