ABDYA |CRNN— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan tajam publik. Meski menuai penolakan, kritik, dan berbagai masalah di lapangan, pemerintah justru memperkuat komitmennya dengan menjadikan MBG sebagai program dengan alokasi anggaran terbesar dalam belanja negara tahun 2026, mencapai Rp335 triliun.
Anggaran jumbo tersebut memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, mulai dari ahli gizi, ekonom, hingga tokoh nasional, yang menilai MBG lebih banyak menimbulkan persoalan dibandingkan solusi nyata bagi perbaikan gizi masyarakat.
Sejumlah ahli gizi menyatakan bahwa pendekatan MBG tidak menyentuh akar persoalan gizi nasional. Menurut mereka, masalah stunting, gizi buruk, dan ketimpangan nutrisi tidak bisa diselesaikan hanya dengan pembagian makanan secara massal tanpa sistem pengawasan mutu yang ketat, edukasi gizi keluarga, serta perbaikan sanitasi dan akses pangan sehat.
Kritik tersebut diperkuat dengan berbagai temuan di lapangan. Di sejumlah daerah, program MBG dilaporkan menghadirkan makanan yang tidak layak konsumsi, mulai dari menu basi, berulat, hingga kandungan gizi yang tidak sesuai standar. Kondisi ini memicu penolakan dari orang tua murid dan pihak sekolah, bahkan kekhawatiran akan dampak kesehatan jangka panjang bagi anak-anak.
Dari sisi ekonomi, MBG dinilai sebagai program dengan tingkat serapan anggaran yang sangat besar namun minim transparansi dan efektivitas. Beberapa ekonom menilai alokasi Rp335 triliun untuk satu program merupakan keputusan berisiko di tengah tekanan fiskal, ketimpangan pembangunan, dan kebutuhan mendesak sektor lain seperti pendidikan, kesehatan dasar, serta pengentasan kemiskinan struktural.
“Ketika satu program menyerap anggaran ratusan triliun, negara seharusnya memastikan manfaatnya terukur dan berkelanjutan. Jika tidak, ini berpotensi menjadi pemborosan fiskal berskala nasional,” ujar seorang ekonom senior.
Sorotan kian tajam setelah pemerintah kembali menerbitkan utang negara baru untuk menopang pembiayaan APBN, termasuk mendukung keberlanjutan MBG. Langkah ini memunculkan kekhawatiran bahwa program tersebut secara tidak langsung mempercepat penumpukan utang, yang bebannya akan diwariskan kepada generasi mendatang.
Sejumlah tokoh nasional bahkan menilai MBG lebih sarat kepentingan politis ketimbang kebijakan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Mereka mempertanyakan mengapa pemerintah tetap memaksakan program yang penuh kontroversi, sementara evaluasi menyeluruh atas dampak, efisiensi, dan tata kelola belum pernah dipublikasikan secara terbuka.
Meski demikian, pemerintah tetap bergeming. MBG dipertahankan sebagai program prioritas nasional dan ditempatkan sebagai belanja terbesar negara pada 2026. Pemerintah berdalih program ini merupakan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul.
Namun, di tengah kritik yang terus menguat, publik menilai kebijakan tersebut mencerminkan jurang antara narasi pemerintah dan realitas di lapangan. Tanpa perbaikan mendasar, MBG dikhawatirkan menjadi simbol kebijakan mahal yang gagal menjawab persoalan gizi, membebani anggaran negara, serta memperparah risiko fiskal nasional.
