Banda Aceh|CRNN–– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Khalid, menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem yang menegaskan bahwa pemulihan Aceh pascabencana harus dimulai dari sektor ekonomi dan infrastruktur.
Menurut Khalid, gagasan tersebut sangat tepat mengingat dampak banjir bandang telah menghilangkan mata pencaharian sebagian besar masyarakat.
“Kita sepakat dengan gagasan ini dan memang seharusnya demikian. Sebab pascabencana, sebagian besar masyarakat sudah kehilangan sumber penghidupannya,” kata Khalid di Banda Aceh, Sabtu (17/1/2026).
Ia menjelaskan, banjir bandang telah meluluhlantakkan berbagai sektor usaha, khususnya pertanian, perkebunan, dan perdagangan. Akibatnya, masyarakat membutuhkan waktu dan dukungan serius untuk kembali bangkit.
“Kondisi ini membuat masyarakat membutuhkan waktu untuk pulih. Sawah dan perkebunan tertutup lumpur, sehingga aktivitas ekonomi tidak bisa berjalan seperti biasa,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.
Karena itu, Khalid menilai pernyataan Gubernur Mualem perlu mendapat dukungan penuh secara kelembagaan. Menurutnya, pemulihan ekonomi tanpa diiringi pembangunan infrastruktur tidak akan efektif.
“Pemulihan ekonomi tanpa pembangunan infrastruktur itu sama saja bohong. Dua sektor ini harus berjalan seiring agar pertumbuhan ekonomi bisa cepat dan kehidupan masyarakat kembali normal,” tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan bahwa pemulihan Aceh pascabencana harus memprioritaskan sektor ekonomi dan infrastruktur guna memulihkan penghidupan masyarakat serta membuka kembali akses wilayah yang terdampak.
“Sementara sektor perumahan dan sosial menjadi fondasi dalam membangun kembali harapan dan masa depan masyarakat Aceh,” ujar Mualem dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
