Aceh Selatan | CRNN – Ketua Forum Peduli Aceh Selatan (For-PAS), T. Sukandi, mengingatkan para pemimpin agar mewaspadai keberadaan pihak-pihak yang gemar mencari muka (carmuk) di lingkungan kekuasaan. Menurutnya, budaya sanjung-menyanjung yang berlebihan dapat memengaruhi objektivitas seorang pemimpin dalam mengambil keputusan.
T. Sukandi mengatakan, seorang pemimpin membutuhkan informasi yang jujur dan berimbang, bukan sekadar pujian yang menyenangkan telinga. Jika pemimpin hanya menerima laporan yang baik-baik saja, maka ruang untuk melakukan evaluasi dan perbaikan akan semakin sempit.
“Seorang pemimpin membutuhkan masukan yang jujur, bukan sekadar pujian. Ketika yang didengar hanya hal-hal yang menyenangkan, maka ruang untuk evaluasi dan koreksi akan semakin sempit,” ujar T. Sukandi, Sabtu (4/7/2026).
Ia menjelaskan, perilaku mencari muka di sekitar lingkaran kekuasaan umumnya muncul dalam tiga pola.
Pola pertama diibaratkan sebagai “kipas angin”, yaitu individu yang hanya menyampaikan kabar baik dan hal-hal yang menyenangkan agar pemimpin merasa nyaman. Menurutnya, kondisi ini dapat membuat pemimpin kehilangan kepekaan terhadap persoalan yang sebenarnya terjadi di tengah masyarakat.
Pola kedua disebut “dongkrak”, yakni memberikan pujian secara berlebihan sehingga membangun kesan bahwa seorang pemimpin tidak memiliki kekurangan. Sikap demikian dinilai berpotensi menumbuhkan rasa percaya diri yang berlebihan dan mempersempit ruang bagi kritik yang konstruktif.
Sementara pola ketiga adalah “setrika”, yaitu upaya memengaruhi pola pikir pemimpin secara perlahan agar kebijakan yang diambil mengakomodasi kepentingan kelompok atau individu tertentu.
“Ketika seorang pemimpin sudah tidak lagi mendapatkan informasi yang objektif, maka kebijakan yang lahir berisiko tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Di sinilah pentingnya integritas dan keberanian menerima kritik,” katanya.
Menurut T. Sukandi, sejarah telah menunjukkan bahwa banyak pemimpin tidak jatuh semata-mata karena tekanan dari lawan politik, melainkan akibat lingkungan terdekat yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan organisasi maupun rakyat.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pejabat dan penyelenggara pemerintahan untuk membangun budaya kerja yang profesional, terbuka terhadap kritik, serta menjadikan peraturan perundang-undangan dan kepentingan publik sebagai landasan utama dalam setiap pengambilan kebijakan.
“Pemimpin yang kuat bukanlah mereka yang hanya mendengar pujian, tetapi mereka yang berani menerima kritik, mengevaluasi diri, dan mengambil keputusan secara objektif demi kepentingan masyarakat,” tutup T. Sukandi.
