JAKARTA , CRNN— Nilai tukar rupiah kembali tertekan hingga menyentuh Rp17.140 per dolar AS pada 21 April 2026. Melemahnya mata uang Garuda ini memicu kekhawatiran publik, namun Bank Indonesia (BI) justru menegaskan kondisi tersebut bukan cerminan pelemahan fundamental ekonomi.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, secara tegas menyebut rupiah saat ini berada di bawah nilai wajarnya atau undervalued. Artinya, menurut BI, nilai tukar yang ada sekarang tidak mencerminkan kekuatan ekonomi Indonesia yang sesungguhnya.
“Rupiah sekarang ini telah undervalued dibandingkan dengan fundamentalnya,” tegas Perry dalam konferensi pers, Rabu (22/4/2026).
Namun di balik keyakinan tersebut, tekanan global tak bisa diabaikan. Konflik di Iran disebut menjadi salah satu pemicu utama gejolak, mendorong lonjakan harga minyak, memperkuat dolar AS, serta meningkatkan imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Dampaknya, arus modal asing mulai menjauh dari negara berkembang, termasuk Indonesia.
Situasi ini menempatkan rupiah dalam posisi rentan, meskipun indikator domestik menunjukkan ketahanan ekonomi yang relatif solid. BI pun bergerak cepat dengan memperkuat intervensi di pasar valuta asing, baik melalui pasar spot, DNDF, maupun NDF di luar negeri.
Tak hanya itu, bank sentral juga mengandalkan cadangan devisa yang masih tebal, yakni sekitar 148,2 miliar dolar AS, sebagai tameng menghadapi tekanan eksternal. Instrumen keuangan seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) juga dioptimalkan untuk menarik kembali dana asing ke dalam negeri.
Meski demikian, publik kini menanti bukti: apakah strategi BI cukup kuat untuk membalikkan keadaan, atau rupiah akan terus berada di bawah tekanan global?
Di tengah ketidakpastian, BI tetap mematok target optimistis—pertumbuhan ekonomi 4,9 hingga 5,7 persen pada 2026, inflasi terkendali di kisaran 1,5–3,5 persen, serta stabilitas nilai tukar yang diyakini akan kembali menguat.
Pertanyaannya kini, apakah rupiah benar-benar hanya “terdiskon”, atau justru sedang menghadapi tekanan yang lebih dalam dari yang diakui?
