Aceh Barat Daya , CRNN— Suasana rapat paripurna DPRK Abdya memanas. Wakil Bupati (Wabup) Aceh Barat Daya, Zaman Akli, secara terbuka meluapkan kemarahannya terhadap kinerja sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang dinilainya sudah keterlaluan dan memalukan.
Pernyataan keras itu disampaikan Zaman Akli saat pembukaan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Abdya tahun 2025, Kamis (2/4). Di hadapan pimpinan dan anggota dewan, ia menyinggung perilaku pejabat yang dinilai “bermuka dua” dalam bekerja.
Menurutnya, saat Bupati Safaruddin berada di tempat, para pejabat terlihat sibuk dan aktif seolah tanpa lelah. Namun, kondisi itu berubah drastis ketika bupati tidak berada di daerah.
“Kalau ada bupati mondar-mandir, seakan-akan tidak tahu mau pegang apa. Tapi kalau tidak ada bupati, kerja hanya sekadar lepas tanggung jawab saja,” tegas Zaman Akli dengan nada geram.
Ia mengaku sudah lama memendam kekesalan atas fenomena tersebut. Bahkan, ia menilai sikap sejumlah pejabat tidak hanya soal kinerja, tetapi juga menyangkut etika dan penghargaan terhadap institusi.
Zaman Akli menyoroti banyaknya pejabat yang absen dalam agenda resmi tanpa alasan jelas. Lebih parah lagi, mereka tidak mengutus perwakilan untuk hadir.
“Ini pemandangan apa? Hari ini saja banyak Kepala SKPK tidak hadir. Dewan yang merupakan representasi rakyat saja tidak dihargai, lalu siapa lagi yang mereka hormati?” ujarnya.
Nada ultimatum pun dilontarkan. Ia meminta pejabat yang merasa tidak mampu menjalankan tugas untuk tidak memaksakan diri bertahan di jabatan.
“Kalau merasa jabatan itu terlalu berat, silakan buat surat mundur. Mundur saja!” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal keras bagi jajaran birokrasi di Abdya. Publik kini menunggu, apakah kritik tajam tersebut akan diikuti dengan langkah nyata berupa evaluasi hingga pencopotan pejabat yang dianggap tidak disiplin dan tidak profesional.
