JAKARTA, CRNN— – Pemerintah membuka peluang melakukan efisiensi besar-besaran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diproyeksikan mampu menghemat anggaran negara hingga Rp40 triliun dengan menyesuaikan durasi program dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa perhitungan efisiensi tersebut dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Dari total alokasi MBG dalam APBN 2026 sebesar Rp335 triliun, penyesuaian jadwal dinilai sebagai langkah rasional di tengah tekanan ekonomi global.

“Dalam program MBG ada efisiensi. Perhitungan awal sekitar Rp40 triliun, meski angkanya masih kasar tetapi bisa lebih,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Ia menegaskan, inisiatif efisiensi ini bukan merupakan pemotongan sepihak dari Kementerian Keuangan, melainkan usulan internal BGN sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ketahanan fiskal negara. Dana hasil penghematan tersebut nantinya akan dialihkan untuk membiayai program prioritas lain yang lebih mendesak.

“Bukan saya memotong, tetapi BGN sendiri yang melakukan efisiensi. Ini menunjukkan bahwa mereka juga peduli dengan kondisi keuangan negara,” jelasnya.

Secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa pemerintah telah melakukan realokasi anggaran hingga mendekati Rp800 triliun guna meredam dampak konflik geopolitik di Timur Tengah. Selain itu, Presiden juga memerintahkan efisiensi tambahan sebesar Rp81 triliun.

Meski gelombang efisiensi terus berjalan, Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Program MBG tidak akan dihentikan. Ia menilai program tersebut sebagai investasi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang dikorupsi, lebih baik rakyat bisa makan. Saya yakin berada di jalan yang benar,” tegas Prabowo.

Presiden juga menyinggung pengalaman efisiensi anggaran pada 2025 yang mencapai Rp306,69 triliun, terdiri dari penghematan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah Rp50,5 triliun.

Pemerintah kini juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna mengantisipasi dampak konflik Timur Tengah terhadap perekonomian domestik. Prabowo menegaskan bahwa langkah antisipatif telah disiapkan jauh sebelum krisis terjadi.

“Saya punya tim yang kuat, dan kami tidak menunggu krisis datang baru bertindak,” pungkasnya.