Jakarta , CRNN— Pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah tekanan global, termasuk kenaikan harga energi dan komoditas. Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat dan terkendali.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen melalui langkah efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga (K/L).
“Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen. Ini dilakukan melalui efisiensi dari berbagai K/L sesuai arahan Sidang Kabinet,” ujar Airlangga usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Antisipasi Dampak Kenaikan Energi dan Komoditas
Selain efisiensi anggaran, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif terhadap lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas global.
Salah satu strategi yang ditempuh adalah meningkatkan produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Pemerintah juga tengah mengkaji penyesuaian kebijakan pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara di tengah tren harga yang meningkat.
Percepatan Transisi Energi
Di sektor energi, pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Langkah ini dinilai strategis untuk menekan biaya energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak.
Penugasan tersebut diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk segera ditindaklanjuti.
Wacana WFH untuk Tekan Konsumsi Energi
Dalam upaya efisiensi lebih lanjut, pemerintah juga mengkaji penerapan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja.
Menurut Airlangga, kebijakan ini berpotensi menekan konsumsi bahan bakar secara signifikan.
“Ada penghematan dari sisi mobilitas. Penggunaan bensin bisa ditekan hingga sekitar seperlima dari konsumsi normal,” jelasnya.
WFH direncanakan tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga didorong untuk diterapkan di sektor swasta dan pemerintah daerah.
Menunggu Momentum Pasca Lebaran
Rencana implementasi kebijakan tersebut dijadwalkan mulai diterapkan setelah Idulfitri 2026. Namun, pemerintah masih akan mempertimbangkan kondisi global, termasuk harga minyak dan dinamika geopolitik.
“Nanti kita lihat situasi harga minyak dan perkembangan global. Kita akan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi yang ada,” pungkas Airlangga.
Respons Adaptif Jaga Stabilitas Ekonomi
Langkah-langkah ini mencerminkan strategi pemerintah yang adaptif dan terukur dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang menuju kemandirian energi dan penguatan ketahanan ekonomi Indonesia.
