Jakarta|CRNN— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto sejak awal dipromosikan sebagai langkah besar memperbaiki gizi anak Indonesia. Pemerintah bahkan membentuk Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan program ini berjalan secara nasional melalui jaringan dapur umum yang disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun di balik semangat besar itu, muncul ironi yang memantik perdebatan publik: pekerja dapur program makan gratis bisa digaji jutaan rupiah, sementara dokter, tenaga kesehatan, dan guru di daerah terpencil justru hanya menerima Rp300 ribu per bulan.
Kontras ini membuat banyak orang bertanya: apakah negara benar-benar menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama?
Dapur MBG Bergaji Jutaan
Pemerintah menyiapkan sekitar 32.000 tenaga kerja untuk mengoperasikan dapur MBG di seluruh Indonesia. Mereka bekerja di dapur produksi makanan yang setiap hari memasok makanan bergizi bagi anak sekolah.
Besaran gaji pekerja dapur tersebut berkisar antara Rp2 juta hingga Rp7 juta per bulan, tergantung posisi.
Asisten dapur atau helper diperkirakan menerima Rp2,5 juta hingga Rp3,2 juta per bulan. Tenaga packing berkisar Rp2 juta hingga Rp3,2 juta. Sopir distribusi bisa memperoleh Rp2,5 juta hingga Rp4,5 juta per bulan. Sementara kepala dapur atau supervisor dapat memperoleh gaji antara Rp4 juta hingga Rp7 juta per bulan.
Selain itu, para pekerja dapur juga mendapatkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung pemerintah.
Tidak berhenti di situ, sebagian pegawai inti dapur bahkan berpeluang diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pengangkatan ini diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, dengan target sekitar 32.000 pegawai inti seperti kepala dapur, akuntan, dan ahli gizi.
Dokter dan Guru di NTT Hanya Rp300 Ribu
Di saat yang sama, ironi muncul dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.
Pemerintah daerah setempat menetapkan gaji bagi 3.322 tenaga PPPK paruh waktu—yang terdiri dari dokter, tenaga kesehatan, guru, dan tenaga teknis—hanya Rp300 ribu per bulan.
Jumlah itu bahkan jauh di bawah UMP NTT 2026 yang mencapai sekitar Rp2,45 juta.
Alasan pemerintah daerah sederhana: keterbatasan anggaran. Jika seluruh tenaga PPPK tersebut dibayar sesuai UMP, pemerintah daerah harus menyediakan sekitar Rp98 miliar per tahun—angka yang dianggap tidak mampu ditanggung APBD.
Akibatnya, beberapa tenaga kesehatan dilaporkan memilih mundur karena merasa upah tersebut tidak sebanding dengan beban kerja.
Jepang: Dapur Sekolah Disiplin, Guru Tetap Dihormati
Program makan sekolah sebenarnya bukan hal baru di dunia. Jepang telah menjalankannya sejak lama melalui sistem Kyushoku, yaitu program makan siang sekolah yang terkenal sangat disiplin dan higienis.
Di sana, makanan sekolah diproduksi di pusat dapur khusus yang disebut Kyushoku Center. Standarnya sangat ketat: kualitas air diperiksa setiap pagi, peralatan dapur dicek secara detail, bahkan mata pisau diperiksa untuk memastikan tidak ada serpihan logam yang tercampur dalam makanan.
Namun ada satu perbedaan mendasar dengan Indonesia.
Di Jepang, program makan sekolah tidak pernah berdiri di atas ketimpangan penghargaan terhadap profesi lain. Guru tetap dihormati sebagai profesi strategis, tenaga kesehatan mendapatkan perlindungan yang kuat, dan sistem kesejahteraan publik dirancang agar tidak terjadi jurang penghargaan yang mencolok antarprofesi.
Dengan kata lain, Jepang membangun sistem yang seimbang: gizi anak dijaga, tetapi profesi yang mendidik dan merawat masyarakat tetap dihargai.
Indonesia di Persimpangan Kebijakan
Program MBG jelas memiliki tujuan mulia: memperbaiki gizi anak dan menekan angka stunting. Tetapi kebijakan publik tidak pernah hanya soal tujuan—ia juga soal keadilan.
Ketika tukang masak program negara digaji jutaan rupiah sementara dokter dan guru di daerah terpencil hanya mendapat Rp300 ribu, publik mulai mempertanyakan arah prioritas negara.
Apakah negara benar-benar sedang membangun generasi masa depan?
Atau justru tanpa sadar menciptakan ironi baru: dapur negara dipenuhi anggaran besar, sementara mereka yang menjaga kesehatan dan pendidikan bangsa harus bertahan dengan gaji yang nyaris tidak cukup untuk hidup.
