Yogyakarta |CRNN—Ketegangan di Timur Tengah memicu reaksi keras dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. PP Muhammadiyah secara resmi menyerukan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjatuhkan sanksi tegas kepada Amerika Serikat dan Israel atas serangan militer ke Iran sejak Sabtu (28/2).
Seruan itu tertuang dalam surat resmi yang diteken Ketua PP Muhammadiyah Syafiq A Mughni dan Sekretaris Muhammad Sayuti pada Senin (2/3). Dalam pernyataan tersebut, Muhammadiyah mengecam keras tindakan militer yang dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia, hukum internasional, serta bentuk pengabaian terhadap berbagai resolusi PBB.
“Kami menyerukan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan sanksi tegas terhadap Amerika Serikat dan Israel atas pelanggaran tersebut dan mewujudkannya dengan langkah yang nyata,” demikian bunyi pernyataan resmi itu.
Tak hanya mengecam, Muhammadiyah juga menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, serta para korban lain akibat rangkaian serangan tersebut. Organisasi ini juga menyatakan keprihatinan atas korban serangan balasan Iran di sejumlah negara Arab.
Muhammadiyah mendesak PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan kekerasan dan mencegah eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan. Mereka juga mengingatkan agar Iran dan negara-negara Arab menahan diri serta mengedepankan dialog demi menghindari konflik antaranggota OKI.
Dalam konteks yang lebih luas, Muhammadiyah mengajak seluruh negara, lembaga multilateral maupun bilateral, tokoh agama, dan kekuatan masyarakat sipil untuk berperan aktif menciptakan perdamaian dan keadilan global, sekaligus mengecam segala tindakan yang dinilai merusak peradaban.
Sikap senada juga disampaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam Tausiyah bernomor Kep-28/DP-MUI/III/2026, MUI mengutuk keras serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
MUI secara terbuka mengkritik Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang digagas Presiden AS Donald Trump untuk isu Gaza dan stabilitas Timur Tengah. Indonesia diketahui menjadi salah satu negara yang tergabung dalam forum tersebut.
Menurut MUI, langkah AS berkolaborasi dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerang Iran justru memicu eskalasi konflik regional. MUI mempertanyakan arah dan efektivitas Board of Peace—apakah benar untuk mewujudkan perdamaian yang adil, atau justru memperkuat arsitektur keamanan yang timpang dan mengabaikan kemerdekaan Palestina.
MUI menilai serangan tersebut sebagai pelanggaran atas kedaulatan negara dan tidak sejalan dengan prinsip konstitusi Indonesia serta Pasal 2 Deklarasi PBB. Mereka mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut keanggotaan dari Board of Peace karena dinilai tidak efektif dalam mewujudkan perdamaian sejati di Palestina.
Baik Muhammadiyah maupun MUI sama-sama menegaskan bahwa eskalasi militer antara dua kubu berpotensi meluas dan melibatkan lebih banyak kekuatan, baik secara langsung maupun melalui proksi. Dalam situasi yang dinilai genting ini, keduanya mendorong jalur diplomasi dan dialog sebagai satu-satunya jalan untuk meredakan ketegangan dan mencegah konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
