ACEH |CRNN— Kritik tajam kembali dilontarkan Komandan SBN Aceh, Tgk Misbar As Salmani, menyusul dugaan keracunan ratusan siswa TK dan SD di Bireuen serta laporan serupa di Pasir Raja, Aceh Selatan, usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, peristiwa ini adalah tamparan keras bagi pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat. Ia menilai, program yang digadang-gadang untuk meningkatkan gizi anak justru berubah menjadi ancaman kesehatan bila tidak diawasi secara ketat.
“Ini bukan insiden kecil. Ini menyangkut nyawa anak-anak. Kalau sudah ratusan yang terdampak, ini bukan lagi salah teknis, ini kegagalan sistem,” tegas Tgk Misbar.
Ia mempertanyakan mengapa pemerintah memilih program yang sangat rentan penyimpangan, mulai dari pengadaan bahan, penunjukan vendor, hingga distribusi. Menurutnya, sektor penyediaan makanan massal adalah salah satu bidang yang paling rawan mark-up dan permainan anggaran jika tidak diawasi secara ketat dan transparan.
“Heran kita, kenapa memilih skema yang jelas-jelas terbuka lebar untuk praktik korupsi? Dari dapur sampai distribusi, celahnya banyak. Kalau pengawasan lemah, yang jadi korban anak-anak,” ujarnya keras.
Tgk Misbar menegaskan, ada banyak program lain yang dinilai lebih tepat sasaran dan minim risiko penyimpangan. Misalnya:
Perbaikan fasilitas sekolah yang rusak dan tidak layak.
Beasiswa langsung kepada siswa kurang mampu.
Subsidi seragam dan perlengkapan sekolah.
Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru.
Penyediaan air bersih dan sanitasi sekolah.
Program kesehatan rutin dan pemeriksaan medis berkala di sekolah.
“Kalau memang ingin bantu siswa, banyak cara yang lebih aman dan jelas manfaatnya. Bangun ruang kelas, perbaiki toilet sekolah, beri beasiswa langsung ke orang tua. Itu nyata. Ini malah bikin anak sakit,” katanya.
SBN Aceh juga mendesak audit terbuka terhadap seluruh vendor MBG di Aceh. Ia meminta aparat penegak hukum turun tangan bila ditemukan unsur kelalaian berat atau penyimpangan anggaran.
“Jangan sampai program mulia dijadikan ladang bisnis segelintir orang. Kalau ada yang bermain, buka ke publik. Jangan lindungi siapa pun,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah bisa runtuh jika kasus seperti ini terus terjadi tanpa pertanggungjawaban yang jelas.
“Anak-anak bukan objek proyek. Mereka amanah. Kalau pemerintah tidak sanggup mengelola dengan profesional dan bersih, evaluasi total. Jangan sampai demi mengejar citra, kesehatan generasi dikorbankan,” pungkas Tgk Misbar.
Kini publik menunggu langkah konkret pemerintah: memperbaiki sistem secara menyeluruh, atau tetap mempertahankan program yang dinilai sebagian kalangan sebagai lahan empuk penyimpangan.
