JAKARTA|CRNN— Sebanyak 4.000 aparatur sipil negara (ASN) dari 49 kementerian dijadwalkan mengikuti pelatihan sebagai Komponen Cadangan (Komcad) selama satu setengah bulan mulai April 2026. Program ini merupakan bagian dari penguatan sistem pertahanan negara melalui pelibatan sumber daya manusia nasional.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menjelaskan bahwa pelatihan akan dilaksanakan dalam dua gelombang.
“Gelombang pertama sebanyak 2.000 orang selama satu setengah bulan. Setelah itu dilanjutkan gelombang kedua dengan jumlah yang sama dan durasi yang sama,” ujar Rico di Menteng, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Ia menegaskan, keikutsertaan ASN dalam program Komcad bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Proses pendaftaran saat ini telah memasuki tahap registrasi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
“Garis bawahi, sifatnya sukarela. Tidak ada kewajiban atau unsur pemaksaan,” tegasnya.
Kementerian Pertahanan juga tengah menetapkan kuota ASN dari masing-masing kementerian. Jumlah peserta disesuaikan dengan total pegawai di setiap instansi. Misalnya, kementerian dengan 1.000 pegawai dapat memperoleh kuota sekitar 50 orang, sementara kementerian dengan 500 pegawai kemungkinan mendapat kuota sekitar 10 orang.
Selain kuota, proses seleksi akan dilakukan secara ketat. ASN yang mendaftar harus memenuhi persyaratan administratif serta lolos pemeriksaan kesehatan untuk memastikan tidak memiliki keterbatasan fisik yang dapat menghambat pelatihan.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menegaskan bahwa tidak semua ASN dapat mengikuti pelatihan Komcad. Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari partisipasi pemerintah dalam upaya bela negara, namun tetap dibatasi oleh persyaratan tertentu.
“Komcad adalah bagian dari keikutsertaan pemerintah dalam bela negara. Tapi tidak semua pegawai ASN bisa menjadi Komcad. Ada persyaratannya,” ujar Rini saat ditemui di Kantor KemenpanRB, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).
Ia menambahkan, hanya ASN yang memenuhi kriteria dan lolos seleksi yang akan diminta mengikuti pelatihan tersebut.
Dengan skema sukarela dan selektif ini, pemerintah berharap program Komcad dapat memperkuat kesiapsiagaan nasional tanpa mengganggu tugas utama ASN dalam menjalankan pelayanan publik.
