Jakarta|CRNN—Keputusan PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 unit pikap dari India senilai Rp24,66 triliun bukan sekadar urusan pengadaan kendaraan. Kebijakan ini kini menjelma menjadi polemik besar: di satu sisi pemerintah mengejar target percepatan pembentukan koperasi desa, di sisi lain industri otomotif nasional justru terancam terpukul di tengah kondisi pasar yang sedang lesu.
Langkah impor jumbo tersebut langsung memunculkan pertanyaan keras: mengapa ketika kapasitas produksi dalam negeri tersedia, justru pasar domestik dilepas ke produsen luar negeri?
PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors: Kami Ikut Tender, Tapi Keputusan di Pemerintah
Sales and Marketing Director KTB, Aji Jaya, menegaskan bahwa Mitsubishi Fuso sebenarnya turut dilibatkan dalam proses tender pengadaan kendaraan niaga untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
“Iya, Mitsubishi Fuso dilibatkan dalam proses pengadaan unit untuk Agrinas melalui proses tender,” ujarnya.
Namun, keputusan akhir—termasuk penetapan impor sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan—sepenuhnya berada di tangan pemerintah dan otoritas terkait.
Pernyataan itu seolah menjadi sinyal halus: pelaku industri lokal sudah siap, tetapi pilihan jatuh pada produk impor.
105.000 Unit dari India: Siapa Diuntungkan?
Rinciannya, sebanyak 35.000 unit pikap Scorpio dipasok oleh Mahindra. Sementara 70.000 unit lainnya berasal dari Tata Motors, terdiri atas masing-masing 35.000 unit Yodha Pick Up dan truk Ultra T.7.
Volume impor sebesar itu bukan angka kecil. Sebagai perbandingan, data Gaikindo mencatat total wholesales truk sepanjang 2025 hanya 56.754 unit—turun 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya, jumlah unit impor Agrinas hampir dua kali lipat dari total pasar truk nasional setahun penuh.
Pertanyaannya, bagaimana nasib pabrikan lokal ketika satu proyek saja menyerap volume hampir setara dua tahun pasar domestik?
Aji mengakui, jumlah tersebut “tentu akan berpengaruh”. Namun KTB menegaskan akan tetap menjaga produksi lokal, memastikan suplai stabil, serta mempertahankan standar kualitas sesuai regulasi pemerintah.
Industri Lokal di Tengah Tekanan
Sepanjang 2025, industri kendaraan niaga nasional sudah lebih dulu terpukul. Penjualan ritel turun 11% menjadi 59.303 unit. Pelemahan daya beli, penurunan proyek infrastruktur, serta perlambatan ekonomi menjadi faktor penekan.
Di tengah kondisi seperti itu, impor dalam skala masif dinilai bisa menjadi pukulan tambahan. Bukan hanya bagi pabrikan, tetapi juga bagi rantai pasok: vendor komponen lokal, dealer, hingga industri karoseri yang menggantungkan hidup pada produksi dalam negeri.
Sebagai market leader yang telah 55 tahun beroperasi, KTB menegaskan kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja dan investasi nasional. Harapan mereka jelas: pemerintah tetap menjaga ekosistem industri otomotif dalam negeri agar tidak tergerus arus impor.
Target 80.000 Koperasi, Dana Desa Jadi Taruhan?
Di sisi lain, Agrinas menegaskan pemilihan produsen India dilakukan karena kapasitas pasok besar, harga kompetitif, dan kesiapan unit dalam waktu cepat. Langkah ini disebut untuk mendukung target pembentukan sekitar 80.000 koperasi secara nasional, dengan 30.000 ditargetkan rampung hingga pertengahan 2026.
Namun kritik mulai bermunculan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengingatkan bahwa proyek ini berpotensi memicu konsekuensi serius bagi desa dan pelaku usaha lokal.
Selain isu pemotongan dana desa, aliran dana puluhan triliun rupiah ke luar negeri dinilai bisa mengurangi peran industri otomotif nasional dan menekan neraca perdagangan.
Di tengah semangat membangun ekonomi desa, publik kini dihadapkan pada dilema: apakah percepatan program layak dibayar dengan mengorbankan kapasitas industri dalam negeri?
Polemik ini belum usai. Yang pasti, keputusan impor 105.000 unit pikap bukan sekadar transaksi dagang—melainkan pertaruhan besar bagi arah kebijakan industrialisasi nasional.
