JAKARTA |CRNN— Diskursus mengenai kebijakan sosial kembali memanas setelah kritik tajam yang dilontarkan pengamat politik Rocky Gerung viral di media sosial. Rocky menyoroti adanya pola pikir “dingin dan manipulatif” dalam birokrasi kekuasaan yang dinilai lebih memilih memelihara kemiskinan ketimbang memberantasnya secara tuntas.
Kemiskinan Sebagai Panggung Keberhasilan
Dalam narasinya, Rocky menyebutkan bahwa sistem saat ini cenderung melemahkan rakyat melalui sulitnya lapangan kerja dan tingginya biaya hidup. Alih-alih mendapatkan keadilan ekonomi, rakyat justru disuguhi bantuan-bantuan jangka pendek yang bersifat konsumtif, seperti bantuan pangan, yang ia sebut sebagai “pengganti keadilan.”
“Bantuan bukan lagi alat pemberdayaan, melainkan cara halus untuk menukar hak rakyat dengan rasa terima kasih,” ungkap kutipan tersebut. Hal ini menciptakan kesan bahwa keberhasilan pemerintah hanya dibangun di atas panggung bantuan sosial, bukan pada kemandirian ekonomi warga.
Paradoks Kebaikan Negara
Kritik ini juga menyoroti adanya pergeseran fungsi negara. Negara yang seharusnya membebaskan warganya dari jerat kesulitan, dituding justru membiasakan masyarakat untuk tunduk pada kondisi lapar yang dikemas dengan label “kebaikan pemerintah.”
Kritik ini memicu perdebatan luas di kalangan publik: Apakah program bantuan sosial yang masif selama ini benar-benar bertujuan menyejahterakan, atau sekadar menjaga loyalitas politik di tengah sistem ekonomi yang mencekik?
