Menkeu Heran Anggaran Kesehatan Rp247,3 Triliun Diprotes, Soroti Penonaktifan 11 Juta Peserta PBI JKN

Jakarta |CRNN—Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku heran atas munculnya protes masyarakat terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran kesehatan yang sangat besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026.

Purbaya menegaskan, besaran anggaran kesehatan yang digelontorkan pemerintah tidak mengalami penurunan, bahkan justru meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, respons publik dinilai berbeda dan menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

“Kayaknya kita konyol ya. Padahal uang yang saya keluarkan untuk kesehatan, termasuk alokasi PBI JKN, itu sama. Saya rugi di situ, uang keluar tapi image jadi jelek. Pemerintah rugi dalam hal ini,” kata Purbaya saat Rapat Konsultasi Komisi DPR dengan Pemerintah di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp247,3 triliun, meningkat 13,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran tersebut ditujukan untuk memperkuat layanan kesehatan, meningkatkan akses masyarakat, serta menjamin keberlanjutan Program JKN, khususnya bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Pemerintah secara konsisten menunjukkan komitmen. Pada tahun 2026, anggaran kesehatan mencapai Rp247,3 triliun, naik 13,2 persen dari tahun sebelumnya. Di dalamnya termasuk dukungan untuk efektivitas program JKN melalui pembiayaan PBI bagi 96,8 juta peserta,” jelasnya.

Namun demikian, Purbaya menilai polemik yang muncul bukan disebabkan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh persoalan teknis di lapangan. Salah satu pemicu utama kegaduhan adalah lonjakan penonaktifan peserta PBI JKN pada Februari 2026.

Ia mengungkapkan, jumlah peserta PBI JKN yang dinonaktifkan mencapai sekitar 11 juta orang, atau hampir 10 persen dari total 96,8 juta penerima bantuan iuran. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Jumlah penghapusan dan penggantian PBI JKN pada Februari 2026 mencapai sekitar 11 juta orang. Sebelumnya hanya berkisar 7 juta, 1 juta, bahkan di bawah 1 juta orang. Lonjakan besar inilah yang menjadi kejutan dan menyebabkan ramai di masyarakat,” ungkap Purbaya.

Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan belanja sebesar Rp897,6 triliun yang langsung dirasakan masyarakat melalui berbagai program, mulai dari bantuan sosial, subsidi energi, Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga PBI JKN. Dari total belanja tersebut, sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas utama.

Sebanyak 96,8 juta penduduk tercatat sebagai peserta PBI JKN yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Meski demikian, Purbaya mengakui masih terdapat persoalan ketepatan sasaran penerima bantuan.

Ia menyebut, sekitar 59 persen penerima PBI JKN berasal dari kelompok masyarakat desil 1 hingga 5 yang memang layak menerima bantuan. Namun, masih terdapat sekitar 41 persen peserta yang berada pada desil 6 hingga 10, atau kelompok ekonomi yang relatif lebih mampu dan seharusnya tidak lagi masuk kategori PBI.

“Terlihat jelas keberpihakan pemerintah, karena 59 persen alokasi PBI JKN dinikmati masyarakat desil 1 sampai 5. Tapi memang masih ada 41 persen dari desil 6 sampai 10 yang seharusnya tidak menjadi PBI JKN,” pungkasnya.