Jakarta|CRNN–Pemerintah memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui pembangunan sistem digital terpadu guna memastikan bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi benar-benar diterima oleh warga miskin yang berhak, sekaligus membuka akses usaha dan sumber pendapatan bagi kelompok rentan.
Langkah ini diwujudkan melalui kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), yang menitikberatkan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan tidak boleh berhenti pada pembangunan sistem semata, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
“Kami siap berkolaborasi dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan karena ini merupakan salah satu perhatian Bapak Presiden. Kita akan memilih prioritas kerja sama dalam program-program yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Meutya Hafid dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemkomdigi dan BP Taskin bertajuk Sinergitas Program Bidang Percepatan Pengentasan Kemiskinan dengan Bidang Komunikasi dan Informasi, di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026).
Menurut Meutya, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga merupakan prasyarat utama dalam mempercepat pengentasan kemiskinan, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan.
Digitalisasi dinilai menjadi fondasi penting untuk memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
“Kami sepakat bahwa kolaborasi lintas kementerian mutlak diperlukan. Dalam konteks sentralisasi digitalisasi pemerintahan, pintunya berada di Kementerian Komunikasi dan Digital,” tegasnya.
Lebih lanjut, Meutya menjelaskan bahwa peran Kemkomdigi tidak hanya sebatas penyediaan infrastruktur dan sistem digital, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas masyarakat agar mampu memanfaatkan teknologi secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan.
Sementara itu, Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menegaskan bahwa sektor digital memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, akses terhadap teknologi digital dapat membuka peluang ekonomi baru, khususnya bagi masyarakat di tingkat akar rumput.
Budiman memaparkan bahwa BP Taskin tengah mengembangkan program Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan (SITASKIN) dengan pendekatan Berdata, Berdana, dan Berdaya. Program ini mendorong masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas sosial yang berdampak positif bagi lingkungan dan komunitas.
“Orang yang telah berkontribusi dengan baik akan mendapatkan Poin Amal Sosial yang dapat ditukarkan di dalam komunitasnya,” jelas Budiman.
Ia berharap dukungan Kemkomdigi dalam penyediaan teknologi digital dapat memperkuat implementasi program tersebut, sekaligus meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan.
